Pemangku kepentingan yang aktif dalam pengembangan pengelolaam hutan berbasis masyarakat, baik lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, di Kalimantan Timur bertemu di Samarinda pada tangaal 20-21 November 2012 untuk bertukar pengalaman, berkoordinasi terkait dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dan untuk memutuskan langkah selanjutnya. Rapat Koordinasi Pembangunan Hutan Desa dan Lokakarya Pemetaan Indikatif Kawasan Hutan Desa adalah upaya kolaborasi antara Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Mahakam Berau, GIZ FORCLIME dan Kawal Borneo Community Foundation (KBCF). Acara ini dihadiri oleh 65 perwakilan dari Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten di Kalimantan Timur, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan perwakilan kecamatan dan masyarakat dari beberapa desa di Kalimantan Timur.

Di Kalimantan Timur, Hutan Desa sebagai salah satu dari beberapa skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang diatur pemerintah, masih dalam tahap awal pembangunan. Sampai saat ini ada dua desa yang proposalnya telah diverifikasi oleh Kementerian Kehutanan untuk izin pengelolaan hutan desa. Desa-desa yang telah diverifikasi adalah Long Bentuk (Kutai Timur) dengan luas 800 hektar difasilitasi oleh KBCF, dan Setulang (Malinau) yang mencakup 5.314 hektar difasilitasi oleh GIZ FORCLIME. Selain itu, WWF telah mengusulkan seluas 52.000 hektar di Kutai Barat yang akan dialokasikan untuk kegiatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Salah satu isu penting dan tantangan bagi kemajuan lebih lanjut yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Hutan Desa adalah terbatasnya dukungan pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan yang kondusif. Selain itu, kurangnya ketersediaan fasilitator juga merupakan masalah utama dalam proses pengembangan hutan desa. Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, Staf Ahli Menteri Kehutanan bidang Hubungan antar Lembaga, dan Dr. Ir. Haryadi Himawan, Direktur Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, membuat komitmen untuk melaksanakan roadshow ke kabupaten-kabupaten di Kalimantan Timur untuk mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan Hutan Desa.

Selama hari kedua, lokakarya difokuskan pada berbagi pengalaman di antara warga desa yang terkait dengan proses pembangunan hutan desa dan pemetaan daerah indikatif untuk pembangunan desa hutan di kabupaten. GIZ FORCLIME telah mendukung dinas kehutanan kabupaten dalam mengembangkan peta indikatif untuk alokasi desa hutan di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Kapuas Hulu. Nara sumber dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sangat mendukung dinas-dinas kehutanan kabupaten dan FORCLIME dalam menyusun draft indikatif peta dan menganggap bahwa peta dibuat telah memenuhi standar. Peta-peta indikatif alokasi hutan desa di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Kapuas Hulu akan difinalisasi oleh dinas kehutanan kabupaten dan akan diajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Kehutanan. Pengesahan peta-peta ini merupakan langkah besar ke depan dalam mencapai pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Kalimantan Timur.