1 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
2 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
3 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)

Masyarakat Desa Menua Sadap bentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial

 

KUPS Kapuas Hulu

Sebagai upaya pengelolaan hutan desa yang lebih baik, masyarakat desa Menua Sadap, Kalimantan Barat, membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial* (KUPS). Peresmian pembentukan KUPS dilakukan pada tanggal 30 Juli di dusun Karangan Bunut, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. KUPS dibentuk berdasarkan potensi sumber daya hutan yang ada agar setiap kelompok yang terbentuk tersebut memiliki tanggung jawab atas usahanya dan mudah dievaluasi. Hutan Desa Menua Sadap membentuk enam kelompok usaha: Madu, agroforestri, ekowisata, kain tenun dengan pewarna alami, kerjinan rotan dan perikanan.  Kelompok-kelompok usaha ini  akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang termuat dalam Rencana Pengelolaan Hutan Desa.

Pembentukan kelompok usaha ini didukung oleh FORCLIME, yang selanjutnya akan memberi dukungan berupa pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan rencana kerja FORCLIME.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Petrus Derani, Advisor teknis bidang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

 

*Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan di mana masyarakat setempat secara aktif berpartisipasi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka serta melindungi hutan yang mendukung kehidupan mereka. Melalui program perhutanan sosial, masyarakat terlibat dalam proses pengelolaan hutan: perencanaan, pemanfaatan dan pemasaran. Masyarakat memiliki hak untuk mengelola kawasan hutan dengan persyaratan tertentu.

Widyaiswara Lingkungan Hidup dan Kehutanan lakukan studi banding ke wilayah kerja FORCLIME di Kalimantan Timur

 

Study tour BDLHK ke Berau

Dalam rangka meningkatkan kapasitas widyaiswara dan staf, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samarinda (BD LHK Samarinda) melakukan studi banding ke Kabupaten Berau pada tanggal 25-27 Juli. Delapan peserta mengujungi wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Berau Barat dan desa-desa dampingan FORCLIME modul kerja sama keuangan (FC module), yaitu: Labanan Makmur, Labanan Makarti dan Merasa. Studi banding ini dilaksanakan atas kerja sama BD LHK Samarinda dan FORCLIME kerja sama teknis (TC module) dan FC module.

Dalam sambutannya, Kepala BD LHK Samarinda berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan oleh para widyaiswara untuk menggali informasi sebanyak mungkin dari lapangan guna memperkaya bahan ajar Diklat.

Agenda studi banding diakhiri dengan lokakarya sehari untuk mendokumentasikan pembelajaran berharga dari praktik pengelolaan hutan di KPH Berau Barat dan praktik pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Berau. Lokakarya diikuti oleh Tim BD LHK Samarinda, KPH Berau Barat, Pendamping Lapangan FC module dan perwakilan masyarakat desa dampingan. Peserta lokakarya sepakat untuk menyusun tiga dokumen pembelajaran: (1) Peran KPH Berau Barat dalam pemberdayaan masyarakat; (2) Pengalaman FORCLIME FC module dalam pemetaan batas partisipatif dan perencanaan tata guna lahan partisipatif; (3)  Pengembangan Prosperity Approach melalui praktik agroforestri. Hasilnya ditargetkan selesai pada awal September 2018.

Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer bidang Pengembangan Kapasitas SDM

KPH Kapuas Hulu Utara sempurnakan dokumen rencana pengelolaan hutan

 

Finalisasi RPHJP KPH Kapuas Hulu Utara

Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kementerian Lingkugan Hidup dan Kehutanan (KLHK), didukung oleh FORCLIME, menyelenggarakan lokakarya untuk menyempurnakan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH Kapuas Hulu Utara pada tanggal 25-26 Juli 2018 di Putussibau, Kalimantan Barat. Kegiatan ini juga bertujuan untuk melakukan sinkronisasi dengan kegiatan lembaga-lembaga yang bekerja di wilayah KPH Kapuas Hulu Utara, terutama FORCLIME. Pertemuan dihadiri 30 peserta yang mewakili kantor dinas terkait di Kabupaten Kapuas Hulu, Biro Perencanaan KLHK, unit pelaksana teknis KLHK di Kalimantan Barat serta KPH Kapuas Hulu Selatan dan KPH Kapuas Hulu Timur.

Direktur KPHL, Bapak Ir. Hargyono, MSc., meminta KPH Kapuas Hulu Utara untuk segera melakukan perbaikan atas masukan yang dihasilkan dari lokakarya. Agar bisa segera dinilai oleh Tim Verifikasi KLHK dan mendapatkan pengesahan.

Agenda akhir lokakarya adalah kunjungan lapangan pada hari ke-2 ke wilayah kelola KPH Kapuas Hulu Utara: pusat belajar Hutan Desa di desa Mensiau dan lokasi pelaksanaan rehabilitasi lahan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Moritz Zetzmann, Advisor untuk Pembangunan KPH
Jumtani, Koordinator Provinsi Kalimantan Barat