1 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
2 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
3 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samarinda susun program pelatihan tahun 2019

 

Rakor DB LHK Samarinda

Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BD LHK) Samarinda bekerja sama dengan FORCLIME menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan  Rencana Program Diklat Kehutanan Kalimantan Timur tahun 2019 pada tanggal 6 Juli di Samarinda. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil identifikasi kebutuhan Diklat pada bulan Juni lalu. Tujuan pertemuan ini adalah untuk membangun sinergi dan sinkronisasi program pengembangan kapasitas SDM kehutanan di Kalimantan Timur. Rapat Koordinasi diikuti 30 perwakilan dari dinas kehutanan (termasuk Kesatuan Pengelolaan Hutan-KPH), dinas lingkungan hidup, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kalimantan Timur, serta lembaga terkait lainnya (GGGI, FORCLIME, WWF-Indonesia, dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia/APHI).

Dalam pertemuan ini narasumber dari FORCLIME mengingatkan kembali bidang-bidang diklat prioritas kebutuhan diklat bagi sumber daya manusia KPH di Kalimantan Timur, yang telah teridentifikasi pada pertemuan tahun 2017, yaitu bidang-bidang perencanaan hutan, perhutanan sosial, pengembangan bisnis KPH, mitigasi perubahan iklim, manajerial dan tata usaha. Pada pertemuan tersebut, dilakukan pemetaan kegiatan diklat tahun 2018 dan 2019, dan diperoleh informasi menarik sebagai berikut:

  1. Tahun 2019, BD LHK Samarinda hanya mengalokasi dua kegiatan diklat karena keterbatasan anggaran.
  2. Terdapat sumber pendanaan yang cukup besar dari FCPF untuk kegiatan diklat mitigasi perubahan iklim dan KPH di Kalimantan Timur (lebih dari 70 angkatan diklat).
  3. Dinas Kehutanan  Propinsi Kalimantan Timur  memperoleh Dana Bagi Hasil yang cukup besar yang dialokasikan untuk pembelian peralatan pengendalian kebakaran hutan (sekitar Rp.97milyar). Namun tidak tersedia dana untuk pelatihan pengelolaan peralatan pengendalian kebakaran hutan tersebut.
  4. Terdapat tumpang tindih bantuan untuk beberapa pelatihan, seperti FCPF, GGGI, FORCLIME memiliki rencana untuk diklat penyusunan rencana usaha (bussiness plan); Diklat Reduce Impact Logging/RIL C dianggarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan TNC;  Diklat Monitoring, Reporting and Verification/MRV masuk dalam anggaran WWF-Indonesia dan GGGI.
  5. APHI dan Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu aktor penting dalam pelestarian hutan, namun selama ini tidak mendapatkan layanan pengembangan kapasitas secara proporsional.

Melihat banyaknya lembaga yang mendukung kegiatan pengembangan sumber daya manusia di Kalimantan Timur, maka disepakati perlunya pertemuan lanjutan untuk sinkronisasi program diklat secara tematik, agar Diklat yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selain itu, untuk menjamin keberlanjutan program pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh berbagai lembaga, disepakati adanya pelibatan BD LHK Samarinda dalam kegiatan pelatihan para mitra.Melihat banyaknya lembaga yang mendukung kegiatan pengembangan sumber daya manusia di Kalimantan Timur, maka disepakati perlunya pertemuan lanjutan untuk sinkronisasi program diklat secara tematik, agar Diklat yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selain itu, untuk menjamin keberlanjutan program pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh berbagai lembaga, disepakati adanya pelibatan BD LHK Samarinda dalam kegiatan pelatihan para mitra.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Tunggul Butarbutar, Koordinator Provinsi Kalimantan Timur
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, Pengembangan Kapasitas SDM

Pemasangan batas hutan di Sungai Embaloh, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

 

Forest demarcation Kapuas Hulu

Pada bulan Juli 2018, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Utara, pengelola Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum (TNBKDS) bersama FORCLIME melakukan penjajakan lapangan dalam upaya menandai batas hutan di sepanjang sungai Embaloh di Kapuas Hulu. Dari kunjungan lapangan yang dilakukan, tiga tanda batas ditempatkan di dua lokasi berbeda di perbatasan antara wilayah KPH dan TNBKDS.

Dari hasil studi lapangan tersebut, dibutuhkan enam orang dalam satu tim dan diperlukan waktu sekitar 40 menit hingga satu jam untuk mengangkut material dan memasang satu tanda batas. Tantangan yang dihadapi untuk memasang tanda batas adalah kondisi medan yang menantang di sepanjang Sungai Embaloh (kecuraman, vegetasi, dll.), sehingga membuat transportasi material menjadi sulit. Hal ini harus diperhitungkan dalam kegiatan serupa selanjutnya.

Jumlah tanda perbatasan yang dapat dipasang per hari sangat bergantung pada
- Rute akses (jarak, muatan kapal).
- Jarak antara titik-titik batas individu dan jalur arus sungai.
- Kondisi dataran (kemiringan, vegetasi, jarak pandang bebas, dll.).
- Cuaca (keselamatan kerja, ketinggian air, dll.).

Selain itu, hal-hal lain yang juga perlu dipertimbangkan termasuk ukuran perahu kano yang ada serta kondisi dataran membatasi ukuran maksimum papan tanda batas (1,5m x 1m), yang harus cukup besar untuk dilihat dari sungai.

KPH Kapuas Hulu Utara dan pengelola TNBKDS akan melanjutkan pemasangan papan tanda batas di sungai lain di sepanjang daerah perbatasan wilayah KPH dan TNBKDS dan memperkuat kerja sama mereka di lapangan.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:
Moritz Zetzmann, Adviser bidang pembangunan KPH

Pendampingan untuk sempurnakan rencana pengelolaan hutan KPH di Kalimantan Barat

 

coaching RPJP Kalbar

Dinas Kehutanan Kalimantan Barat melakukan pendampingan bagi Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Kepala Seksi Perencanaan Hutan dalam rangka menyempurnakan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan (RPHJP-KPH) yang telah disusun oleh sembilan dari 17 KPH yang ada di Kalimantan Barat. Acara yang diselenggarakan pada tanggal 30-31 Mei tersebut didukung oleh FORCLIME dan IDH.

Dalam pendampingan ini, RPHJP yang telah disusun, dikaji dan dinilai serta diberi masukan untuk penyempurnaannya. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Barat menetapkan akhir bulan Juni sebagai tenggat waktu bagi Kepala KPH untuk menyelesaikan perbaikan dokumen.  Selanjutnya masing-masing KPH melakukan ekspos rencana pengelolaan hutannya untuk mendapatkan pengesahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Jumtani, Koordinator Provinsi Kalimantan Barat
Lutz Hofheinz, Manajer bidang strategis, Pembangunan KPH