Cooperation - Republic of Indonesia and Federal Republic of Germany

Tim kerja baru dibentuk untuk integrasikan rencana kehutanan nasional dengan administrasi Kesatuan Pengelolaan Hutan

COVER RKTN 2011 2030

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, membentuk tim kerja untuk mengintegrasikan rencana kehutanan nasional (RKTN) dengan rencana Pengelolaan Hutan (KPH) melalui sebuah surat keputusan yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juni 2017 dan baru-baru ini diterbitkan.

Tim kerja yang dipimpin oleh Direktur Perencanaan Hutan, Penggunaan Lahan dan Pembentukan Pengelolaan Wilayah, ditugaskan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan proses integrase RKT dan KPH, menyiapkan laporan kemajuan dan laporan hasil pelaksanaan integrase tsb.

Sejak tahun 2008, FORCLIME telah mendukung pengembangan KPH melalui serangkaian publikasi KPH dalam rangka mempromosikan pengelolaan hutan lestari.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:
Wandojo Siswanto, Manajer bidang strategis, Kebijakan Kehutanan
Mohamad Rayan, Advisor Crosscutting Issues dan Resolusi Konflik

Widyaiswara belajar bagaimana mendokumentasikan pelatihan

BDLHK Samarinda dokumentasi pelatihan 2

Dalam rangka penyempurnaan Diklat secara berkelanjutan, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Samarinda bekerja sama dengan FORCLIME menyelenggarakan pelatihan Rekaman Proses Pelaksanaan Pelatihan pada tanggal 21-22 Agustus 2017 di Samarinda, Kalimantan Timur. Pelatihan yang diikuti oleh 18 peserta - widyaiswara dan staf BDLHK Samarinda-, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam mendokumentasikan proses pelatihan sehingga nantinya bisa dijadikan acuan dalam mengevaluasi pelatihan dan penyusunan bahan pelatihan.

Dalam sambutannya, Kepala BDLHK Samarinda menyampaikan bahwa dokumentasi proses pelatihan sangat penting dikembangkan sebagai instrumen untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan Diklat dari waktu ke waktu (continuous improvement). BDLHK Samarinda berkomitmen akan melakukan dokumentasi proses untuk setiap pelatihan di masa mendatang.

Peserta pelatihan mendapatkan pengetahuan untuk meningkatkan keterampilannya, termasuk menyimak (listening skills), mencatat proses secara detail, menyusun risalah pertemuan (notulen) dan aturan tata naskah di berbagai instansi pemerintah.

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta melakukan praktek melalui penugasan untuk menjadi notulis dalam berbagai pertemuan, antara lain: Pembahasan Rencana Pengelolaan Hutan Diklat (23 Agustus), Lokakarya Analisis Kebutuhan Pengembangan Kapasitas untuk mendukung Program Perhutanan Sosial (24 Agustus 2017).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapuas Hulu luncurkan inisiatif baru: pembentukan Desk Resolusi Konflik

launching DRK Kapuas Hulu

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat yang didukung oleh GIZ atas nama Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ) meluncurkan sebuah inisiatif baru di Kapuas Hulu yaitu pembentukan Desk Resolusi Konflik (DRK) pada 25 Juli 2017 di Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum (TNBKDS) di Putussibau, Kapuas Hulu. Acara yang dihadiri oleh 83 partisipan, bertujuan untuk mensosialisasikan keberadaan, tugas dan fungsi Desk Resolusi Konflik, serta membangun komitmen bersama untuk mendukung DRK.

Pemda Kabupaten Kapuas Hulu membentuk Desk Resolusi Konflik (DRK) Lahan dan Sumber Daya Alam melalui SK Bupati Kapuas Hulu No. 110 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pembina, Sekretariat, dan Tim Mediasi. Dinas Pemberdayakan Masyarakat dan Desa berfungsi sebagai sekretariat. Dengan dukungan FORCLIME and Working Group Tenure (WGT), tim mediasi telah mendapatkan pelatihan untuk melakukan mediasi multi-pihak atas konflik lahan dan sumber daya alam di Kapauas Hulu. Tim Mediasi terdiri dari 24 orang perwakilan dari pemerintah daerah, masyarakat adat dan LSM lokal. Setelah dua-tahun uji coba, DRK telah siap untuk menerima keluhan dan melakukan mediasi di Kapuas Hulu.

Pembentukan DRK ini adalah salah satu rekomendasi dari survei sebelumnya yang dilakukan WG-Tenure, LSM yang fokus pada resolusi konflik, dan FORCLIME dalam menyelesaikan konflik lahan dan sumber daya alam.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Mohamad Rayan, Advisor Crosscutting Issues & Conflict Resolution
Johanna Riedman, Junior Advisor on Monitoring and Planning & Conflict Resolution

Berita

Kumpulan berita...

Acara Mendatang

23–24 January 2018. International Symposium on the Promotion of Deforestation-Free Global Supply Chains for Contributing to Halt Deforestation

Mita Hall, Tokyo, Japan

The objective of the event is to inform participants on the status of the implementation New York [2015] global zero deforestation commitments, to facilitate wider publication of good practices including by private sector...

Selengkapnya...


20 - 22 Feb 2018. International Conference Working across Sectors to Halt Deforestation and Increase Forest Area – from Aspiration to Action

 

FAO Headquarters, Rome

This international conference, organized by the Collaborative Partnership on Forests, will bring together a wide range of stakeholders to discuss the challenges of halting and reversing deforestation and to jointly...

Selengkapnya...

Kumpulan acara...