1 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
2 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
3 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)

Pokja REDD+ Kalimantan Barat susun rumusan pelaksanaan REDD+ di Provinsi Kalimantan Barat

Pokja REDD Kalbar

Pokja REDD+ Kalimantan Barat (Pokja REDD+ Kalbar) mengadakan lokakarya dengan tema Pengarusutamaan REDD+ dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 19 April. Lokakarya ini bertujuan untuk menyampaikan perkembangan dan inisitif pelaksanaan REDD+ ditingkat sub nasional kepada para pihak serta menyosialisasikan peraturan menteri kehutanan terkait pelaksanaan REDD+. 120 peserta yang berasal dari organisasi perangkat daerah lingkup provinsi Kalimantan Barat hadir dalam acara tersebut.  Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Pokja REDD+ Kalbar yang didukung oleh IJREDD (Indonesia-Jepang REDD), IDH dan FORCLIME.

Lokakarya ini diakhiri dengan menyusun rumusan pelaksanaan REDD+ di Provinsi Kalimantan Barat yang kemudian diadopsi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Jumtani, Koordinator Provinsi Kalimantan Barat
Klothilde Sikun, Advisor Teknis GIS

KPH Kubu Raya kunjungi Hutan Sumber Kehidupan: belajar pencegahan kebakaran hutan dan pengelolaan lahan gambut di Kalimantan Tengah

Kubu Raya visits Central Kalimantan

Pada tanggal 11-14 April, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kubu Raya (Kalimantan Barat) melakukan kunjungan studi ke Kalimantan Tengah dalam rangka meningkatkan pengetahuan praktis  pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta pengelolaan lahan gambut.   Lokasi kunjungan adalah Jumpun Pembelom, yang berarti Hutan Sumber Kehidupan, di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.  Sebanyak 12 orang perwakilan Regu Brigade Kebakaran Hutan KPH Kubu Raya ikut serta dalam kunjungan ini, dan didampingi oleh Tenaga Ahli Penanganan Kebakaran Terpadu dari perusahan konsultan, EcoConsult, yang didukung oleh GIZ.

Selama kunjungan, peserta mendapatkan informasi mengenai sejarah pengelolaan hutan gambut, sistem pertahanan api di lahan gambut, program ketahanan ekonomi lahan gambut dan pengembangan sistem reaksi cepat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Para peserta juga melakukan praktik pembuatan sumur bor untuk sumber air saat terjadi kebakaran, dan mengunjungi lokasi pertanian terpadu lahan gambut. Selain itu, peserta juga berkunjung ke kantor Manggala Agni Palangkaraya untuk melihat sistem koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta melihat praktik Pembukaan Lahan Tanpa Bakar.

Sebagai tindak lanjut dari kunjungan ini, Regu Brigade Kebakaran Hutan KPH Kubu Raya akan melakukan evaluasi internal serta memilih praktik-praktik yang dilakukan di Kalimantan Tengah yang dapat diterapkan di wilayah KPH Kubu Raya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Jumtani, Koordinator Provinsi Kalimantan Barat
Udi Tyastoto, Tenaga Ahli Penanganan Kebakaran Terpadu, EcoConsult

KLHK evaluasi petunjuk teknis inventarisasi hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

FGD Juknis invent hutan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) menyelenggarakan diskusi terarah (Focus Group Discussion-FGD) untuk mengevaluasi aspek keterlaksanaan dan efektifitas Petunjuk Teknis Inventarisasi Hutan pada tanggal 12-13 April di Bogor. Peserta diskusi adalah perwakilan dari unit teknis KLHK yang terkait dengan pelaksanaan inventarisasi hutan, termasuk Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Pusdiklat, dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Pertemuan ini terselenggara atas kerja sama Direktorat IPSDH dan GIZ.

Diskusi tersebut menghasilkan 15 rekomendasi perbaikan inventarisasi hutan dan 11 rekomendasi inventarisasi sosial budaya. Rekomendasi tersebut akan menjadi bahan untuk merevisi Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.1/PKTL/IPSDH/ PLA.1/1/2017 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Hutan dan Sosial Budaya Masyarakat pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Dody Rahmansyah, Pengendali Ekosistem Hutan, IPSDH, KLHK.
Wandojo Siswanto, Manajer bidang strategis, Kebijakan Kehutanan