1 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
2 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
3 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)

KPH Kubu Raya susun Peta Rawan Kebakaran dan Jaringan Komunikasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

 

KPH Kubu Raya prepares fire control map 1

Kesatuan Pengelolan Hutan (KPH) Kubu Raya mengadakan diskusi untuk membahas dan memberikan masukan terhadap peta rawan kebakaran yang telah dibuat oleh KPH Kubu Raya pada tanggal 24 Mei di Pontianak. Selain itu, juga dibahas mengenai membangun jejaring komunikasi yang efektif dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui kerja sama dengan para pihak, seperti Manggala Agni, pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan pihak terkait lainnya. Diskusi ini diikuti oleh anggota Brigade Kebakaran Hutan KPH, Staf KPH Kubu Raya, dan didampingi oleh Tenaga Ahli Penanganan Kebakaran Terpadu dari perusahan konsultan, EcoConsult, dan didukung oleh GIZ.

Selama diskusi juga dibahas mengenai lokasi Resort KPH karena berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi KPH dalam mengendalikan kebakaran di wilayahnya. Dalam rencana kerjanya, KPH Kubu Raya akan membuat plot agroforestry yang penyiapan lahannya menerapkan teknik pembukaan lahan tanpa bakar. Plot ini kemudian akan dijadikan media belajar mengenai pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta meningkatkan ekonomi masyarakat dari pemanfaatan lahan gambut.

Terkait dengan pembangunan jejaring komunikasi, tindak lanjutnya adalah menyusun kesepakatan antara KPH dan para pihak lainnya dalam bentuk nota kesepahaman bersama (memorandum of understanding-MoU) untuk memastikan tanggung jawab dan peran masing-masing pihak dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Jumtani, Koordinator Provinsi Kalimantan Barat
Gatot Moeryanto, Tenaga Ahli Penanganan Kebakaran Terpadu

Dukung percepatan Perhutanan Sosial, Dinas Kehutanan Kalimantan Utara adakan rapat koordinasi Penyuluh Kehutanan

 

Rakor Penyuluh Kaltara

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan rapat koordinasi Penyuluh Kehutanan dari seluruh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di wilayah Kalimantan Utara pada tanggal 8 sampai 10 Mei di Nunukan. Sesuai dengan tema, acara ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Penyuluh Kehutanan dalam mendukung percepatan program Perhutanan Sosial. Pertemuan yang didukung oleh FORCLIME ini, diikuti oleh para penyuluh KPH di Kalimantan Utara dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM).

Selama diskusi, peserta mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan dalam proses pendampingan berbagai skema Perhutanan Sosial, termasuk isu tata batas. Perambahan sawit adalah contoh dari beberapa persoalan yang ditemui para pendamping di lapangan. Selain itu, para peserta juga berdiskusi mengenai kewenangan di luar wewenang Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Harapannya ketika isu dari lapangan ini dibawa ke direktorat terkait akan ada perhatian serta turut memberikan solusi.

Dalam sesi lainnya, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Samarinda memaparkan materi mengenai  peran penyuluh dan PKSM dalam pendampingan masyarakat termasuk penyusunan Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sesuai dengan skema yang ada di masing-masing KPH. Sejalan dengan hal tersebut, Koordinator Provinsi Kalimantan Utara FORCLIME menjelaskan tentang dukungan yang dapat diberikan FORCLIME terutama dalam upaya peningkatan kapasitas penyuluh dan PKSM.

Sebagai salah satu rangkaian dari rapat koordinasi ini, peserta mengunjungi pembibitan merica yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan Sinar Harapan di Desa Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan. Merica ditanam menggunakan sistem agroforestri dengan beberapa jenis tanaman berkayu seperti durian (Durio zibethinus) dan gamal (Gliricidia sepium).

Pada akhir sesi, Dinas Kehutanan dan para penyuluh menyusun komitmen untuk memastikan peran aktif penyuluh kehutanan dalam percepatan program Perhutanan Sosial, termasuk merevisi struktur Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial di Kalimantan Utara. Proses ini dipandu langsung oleh Kepala Bidang Penyuluh, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Mohammad Sidiq, Koordinator Provinsi Kalimantan Utara
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, Pengembangan Sumber Daya Manusia

Memperbarui tata batas hutan adat di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

deliniating hutan adat Kapuas Hulu

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Utara, Kalimantan Barat mengadakan pertemuan di desa-desa Pulau Manak, Benua Martinus, Sungai Utik dan Labian Ira'Ang di Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat mulai bulan Mei 2018. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memulai proses pengkajian atas hak hutan adat yang dapat diterima oleh setiap pemangku kepentingan terkait. Untuk mencapai target ini, KPH Kapuas Hulu Utara dan FORCLIME menyampaikan kepada masing-masing Kepala Desa dan Camat tentang perlunya klarifikasi dan konfirmasi batas hutan yang pasti. Hal ini untuk memastikan dasar hukum saat mengajukan izin pengelolaan hak hutan adat. Hak hutan adat merupakan satu dari lima skema perhutanan sosial. FORCLIME mendukung KPH Kapuas Hulu Utara dalam mengembangkan skema perhutanan sosial dan pelaksanaan kegiatan terkait dengannya di lapangan.

Pelaksanaan kegiatan yang sama akan dilakukan segera di Kecamatan Lanjak, Kabupaten Putussibau, Kalimantan Barat.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Moritz Zetzmann, Advisor, pengelolaan hutan
Petrus Derani, Advisor, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)