FORCLIME
Forests and Climate Change ProgrammeTechnical Cooperation (TC Module)
Select your language
Sejak tahun 2022, FORCLIME mendukung Bappenas melaksanakan kajian untuk mengoptimalkan pemanfaatan bioekonomi hutan di Indonesia. Konsep awal pengembangan bioekonomi hutan tersebut telah tertuang dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Indonesia 2025-2045. Untuk menajamkan konsep tersebut ke dalam dokumen perencanaan lima tahunan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Bappenas berupaya untuk menyusun road map pengembangan bioekonomi hutan di Indonesia. Untuk itu, dilaksanakan FGD dengan pihak-pihak yang terkait langsung dalam pengembangan industri bioekonomi hutan, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
FGD dilaksanakan pada Kamis, 6 Juli 2023 di Bogor, dan dibuka oleh Dr. Nur Hygiawati Rahayu, ST, MSc., selaku Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas. Dalam sambutannya, Ibu Nur Hygiawati menyampaikan kerangka kajian bioekonomi hutan serta pentingnya hilirisasi usaha kehutanan untuk meningkatkan nilai tambah produk hutan. Pembukaan tersebut langsung berlanjut ke paparan Bapak Dr. Tatang Hernas Soerawidjaja dari Institut Teknologi Bandung yang menyampaikan potensi pengembangan bioekonomi dari minyak-minyak nabati di Indonesia.
Narasumber pertama dari KLHK yaitu Bapak Dr. Riva Rovani, S.Hut, M.Agr., dari Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Bapak Riva menyampaikan data-data hutan yang dipantau oleh KLHK, seperti data penutupan lahan dan hutan, potensi hutan, sebaran vegetasi, dan potensi stok karbon. Data-data yang secara berkala dipantau oleh KLHK tersebut bisa menjadi dasar untuk menentukan potensi pengembangan bioekonomi hutan di Indonesia.
Narasumber berikutnya adalah Bapak Hasanuddin, S.Hut., M.Hum., dari Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KLHK. Bapak Hasanuddin menyampaikan proses bisnis multi usaha kehutanan serta pentingnya mengkoneksikan hulu dengan hilir untuk membangun industri yang luas. Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari KLHK selama ini telah memfasilitasi UMKM kehutanan untuk membuat Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) dalam mendukung hilirisasi kehutanan, dan ke depannya akan menyusun turunan regulasi karbon hingga sampai ke marketplace.
Narasumber dari Kadin yaitu Bapak Silverius Oscar Unggul, S.P., M.M., selaku Wakil Ketua Umum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beliau memaparkan upaya Kadin untuk mendorong Regenerative Forestry Business (RFB) yang akan melibatkan sektor swasta. Ke depannya, Kadin berencana membuat pilot seluas 200 ribu hektare untuk mendukung multi usaha kehutanan, salah satunya melalui pengembangan bioekonomi.
Beberapa hal yang juga didiskusikan adalah pentingnya database potensi hutan di Indonesia berdasarkan region dan basisnya (misal resin, getah) untuk menyusun kebijakan serta skala industri yang sesuai. Selain itu, didiskusikan juga pentingnya menghitung kebutuhan pasar, sehingga produk-produk bioekonomi yang dihasilkan menjadi tepat sasaran dan memiliki nilai tambah dari investasi yang dilakukan.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nurdita Rahmadani, Advisor Junior Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pipin Permadi, Advisor Senior dan Liaison Officer
Pada tahun 2022, FORCLIME telah merekrut sembilan fasilitator kampung untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kampung-kampung dukungan, yaitu: Bikar dan Emaus di Kabupaten Tambrauw, Haha dan Wendi di Kabupaten Sorong Selatan, Babrongko, Dosai dan Tablasupa di Kabupaten Jayapura, Wasur dan Yanggandur di Kabupaten Merauke.
Tahun ini, FORCLIME melanjutkan program pemberdayaan masyarakat di kampung-kampung tersebut. Beberapa fasilitator kampung adalah orang baru sehingga mereka perlu mendapatkan pembekalan agar memiliki pemahaman yang sama tentang target, kebijakan dan mekanisme kerja FORCLIME khususnya dalam pemberdayaan masyarakat kampung. Pelatihan tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 – 27 Juni 2023 secara daring dengan advisor FORCLIME sebagai narasumber. Dalam pelatihan ini juga diundang fasilitator kampung yang telah bergabung pada tahun 2022. Tujuannya adalah agar mereka dapat berbagi pengalaman, selain itu, juga dapat menyegarkan pengetahuan mereka dengan beberapa informasi baru.
Melalui pelatihan ini, para peserta mendapat pengetahuan mengenai: (1) Konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan konsep Perhutanan Sosial (PS); (2) Pengantar pelaksanaan survai data dasar dengan menggunakan metode pengkajian desa secara partisipatif (Participatory Rural Appraisal-PRA); dan (3) Teknik pendampingan kelompok tani hutan khususnya tiga pilar Perhutanan Sosial: Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha.
Pada bulan selanjutnya, para peserta pelatihan ini akan mendapatkan materi tambahan terkait dengan: (1) Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge Management-KM); (2) Pengenalan Manajemen Risiko (risk management); (3) Standar administrasi di GIZ; (4) Penyusunan rencana kerja Juli-Desember 2023.
Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:
Edy Marbyanto, Strategic Area Manager for Human Capacity Development
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Konsultasi dan koordinasi dengan para pihak terkait dengan perkembangan pengusulan proposal pendanaan iklim Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama GIZ sebagai Lembaga Akreditasi yang bersumber dari Green Climate Fund (GCF) dilakukan baik ditingkat nasional, provinsi dan tingkat kabupaten. Kegiatan konsultasi publik di lima kabupaten terkait proposal tersebut telah dilakukan pada bulan Mei 2023 lalu, yaitu Ketapang, Kubu Raya, Sintang, Sanggau dan Kapuas Hulu.
Untuk kelengkapan proposal, perlu disusun dokumen terkait dengan masyarakat adat yang tinggal di kelima kabupaten tersebut. Oleh karena itu, dilakukan pengumpulan informasi mengenai keterlibatan masyarakat dengan melakukan wawancara terhadap kepala desa atau perwakilan desa setempat, ketua adat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan adat, dan tokoh pemuda setempat. Pelaksanaan wawancara di kelima kabupaten tersebut diadakan pada 23 Mei sampai 16 Juni 2023, dan dibantu oleh konsultan yang didanai oleh SFF (sumber dana bilateral yang dapat digunakan untuk pemeriksaan dan persiapan tindakan/proyek kerja sama teknis, misalnya GCF Kalimantan Barat). Hasil wawancara tersebut akan disusun dalam sebuah dokumen Rencana Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Plan) yang akan menjadi bagian dari keseluruhan proposal pendanaan iklim dari GCF. Dokumen ini akan berisi peran dan keterlibatan masyarakat adat dalam rencana implementasi proyek, dampak positif dan negatif yang mungkin akan timbul dan dirasakan oleh masyarakat selama jangka periode proyek akan dilaksanakan.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Dwi Wahyu Asti, SP, M.Si, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Kalbar
Jumtani, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Rantai Nilai, Focal Point GCF
Wandojo Siswanto, Manajer Strategis untuk Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim
Didukung oleh: | |