FORCLIME
Forests and Climate Change ProgrammeTechnical Cooperation (TC Module)
Select your language
Sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan perhutanan sosial di Provinsi Papua, Seksi Wilayah III Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Maluku-Papua mengadakan pertemuan koordinasi dengan FORCLIME untuk mendiskusikan beberapa program yang dapat dilakukan bersama dalam mendukung pengembangan Program Perhutanan Sosial di Provinsi Papua pada tanggal 20 Maret 2023 di kantor FORCLIME di Jayapura. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai rencana kegiatan bersama untuk mendukung Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua terkait dengan pengembangan Program Perhutanan Sosial, termasuk restrukturisasi Pokja Perhutanan Sosial, yang keanggotaannya akan berakhir tahun ini. Selain itu, juga dibahas rencana kegiatan untuk mendorong proses penyelesaian pengajuan hutan adat di Kampung Babrongko dan mengenai persiapan penyusunan road map Program Perhutanan Sosial di Provinsi Papua.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Theodora F. Resubun, Advisor Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua
Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat
Sejak tahun 2022, FORCLIME mendukung Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Papua dalam menyusun Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP). Proses tersebut diawali dengan kick off meeting yang diselenggarakan pada bulan November 2022, dan dilanjutkan dengan serangkaian pertemuan dan diskusi hingga awal tahun 2023.
Draf RKTP telah selesai disusun pada Maret 2023. Untuk mendapatkan masukan para pihak, DKLH Papua, didukung FORCLIME, mengadakan konsultasi publik pada tanggal 17 Maret 2023 di Kota Jayapura yang juga dilaksanakan secara daring. Kegiatan ini dipimpin oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Daerah (Setda) Provinsi Papua, Suzana Wainggai, S.pd, M.SocSc, dan dihadiri oleh Kepala DKLH Provinsi Papua, Jan Jap L. Ormuseray S.H., M.Si, Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPPWPH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Unit Pengelola Teknis (UPT) KLHK di Provinsi Papua, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (CDLHK) di Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Bidang Lingkungan dan Kehutanan, Lembaga Masyarakat Adat, serta perwakilan masyarakat adat dan mitra pembangunan di Papua.
Dalam sambutan pembukaannya, Ibu Suzana Wainggai menyampaikan: “Sesuai Visi 2100 Papua yang mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan dan rendah emisi serta pendekatan budaya dan kearifan lokal, harus dipastikan komitmen-komitmen tersebut dipenuhi melalui kebijakan dan aksi-aksi nyata yang berdasar pada perencanaan kehutanan yang baik, salah satunya melalui RKTP“. Sambutan tersebut dilanjutkan dengan arahan dari Ir. Neni Supreni, M.Si dari Direktorat RPPWPH KLHK yang merupakan Ketua Kelompok Kerja Rencana Makro Kehutanan, yang memberikan materi terkait RKTP bagi perencanaan nasional dan daerah.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan draf dokumen RKTP dari tim penyusun untuk mendapatkan masukan dari peserta yang hadir. Kemudian para peserta memberikan kontribusi pemikiran sesuai kewenangan, Tupoksi dan tanggung jawab dari masing-masing institusi.
Dokumen ini selanjutnya akan difinalisasi berdasarkan masukan dari publik dan nantinya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Papua.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Theodora F. Resubun, Advisor Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua
Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat
Sejak tahun 2022, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah telah mendorong Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP). Proses ini dimulai dengan berkonsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada bulan Oktober 2022 untuk mendapatkan masukan-masukan terkait peran dan fungsi KPH serta regulasi terbaru sebagai panduan penyusunan RPHJP.
Pada bulan November 2022, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah mengundang Unit Pengelola Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Sulawesi Tengah untuk berdiskusi mengenai rencana penyusunan RPHJP. Dari kegiatan ini, dibentuk Tim Revisi RPHJP yang terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, seluruh KPH, dan seluruh UPT KLHK di Sulawesi Tengah untuk berbagi data dan rencana program sebagai masukan dan arahan penyusunan RPHJP KPH. FORCLIME juga tergabung dalam tim ini. Selanjutnya, dilaksanakan pertemuan Tim Revisi RPHJP untuk memaparkan kegiatan yang akan dilakukan serta ketersediaan data untuk dapat disinkronisasikan dengan RPHJP. Selama bulan Desember, dilaksanakan proses analisis data dan penyusunan dokumen dan pada akhir tahun 2022, draf awal RPHJP di seluruh KPH telah tersedia.
Lokakarya dan coaching clinic untuk penyempurnaan RPHJP dilaksanakan pada tanggal 16-17 Maret 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dan dipimpin oleh Bapak Kepala Dinas, Ir. A. Rachmansyah Ismail, M.Agr., MP. Bekerja sama dengan Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako dan Libu Perempuan Sulawesi Tengah, FORCLIME memfasilitasi kegiatan lokakarya dan coaching clinic ini. Beberapa hal yang dibahas adalah terkait tata hutan dan pengarusutamaan gender dalam dokumen RPHJP. Coaching clinic akan terus berlangsung sampai dengan pertengahan bulan April dan harapannya dokumen RPHJP bisa difinalisasi setelahnya.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Muhammad Yusuf, Junior Advisor, Perhutanan Sosial dan Pengelolaan Hutan Lestari
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Focal Point Keanekaragaman Hayati KFW Forest Program 3 dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah
Didukung oleh: | |