FORCLIME
Forests and Climate Change ProgrammeTechnical Cooperation (TC Module)
Select your language
Untuk membangun sinergi pelaksanaan program kerja tahun 2021, FORCLIME dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tambrauw mengadakan pertemuan pada Selasa, 12 Oktober 2021 di Kantor KPHP Tambrauw, Sausapor, Papua Barat. Pertemuan dibuka oleh Kepala KPHP Tambrauw, Petrus Freddy Tawer, S.Hut. Dalam pertemuan tersebut, dilakukan pembahasan mengenai potensi sinkronisasi program kerja antara FORCLIME dan KPHP Tambrauw, diantaranya melalui penyiapan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di KPHP Tambrauw.
Selain itu, dibahas juga persiapan kunjungan lapangan ke potensi kampung binaan FORCLIME dan KPHP Tambrauw. Terdapat tiga kampung yang dikunjungi, yaitu Kampung Orwem di Distrik Kwoor, Kampung Emaus di Distrik Sausapor, dan Kampung Bikar di Distrik Bikar. Kunjungan lapangan tersebut dilaksanakan keesokan harinya, tanggal 13-15 Oktober 2021, bersama-sama antara perwakilan FORCLIME dan KPHP Tambrauw.
Kepala KPHP Tambrauw mengapresiasi FORCLIME yang telah berkunjung ke Tambrauw untuk melakukan sinkronisasi program kerja dan mengidentifikasi kampung binaan bersama-sama. “Pengelolaan dan pengembangan KPHP membutuhkan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu kami berterima kasih atas kerja sama yang diberikan FORCLIME. Sebagai orang asli Tambrauw, saya berharap potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang melimpah di Tambrauw dapat dikelola secara bersinergi bersama Dinas Kehutanan, KPHP, dan masyarakat”, kata Bapak Petrus Freddy Tawer, Kepala KPHP Tambrauw.
Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua Barat
Melanesia Brigite Boseren, Advisor Junior bidang penghidupan (livelihood) pedesaaan, pengelolaan dan konservasi hutan
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat
Sebelum melakukan kegiatan pembangunan di tingkat tapak, diperlukan adanya persetujuan dari masyarakat lokal sebagai pihak yang paling berpotensi terkena dampak pembangunan. Hal ini menjadikan pentingnya pemahaman akan cara mendapatkan persetujuan masyarakat lokal sesuai dengan prosedur, etika, dan proses yang memadai, sehingga konflik yang terjadi dapat diminimalkan. Atas dasar hal tersebut, FORCLIME memfasilitasi perwakilan pemerintah, LSM, serta akademisi di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengikuti pelatihan terkait Free, Prior and Informed Consent (FPIC) yang diselenggarakan oleh Earthworm Foundation dan salah satu unit bisnisnya, Lemungsure.
Pelatihan PADIATAPA dilaksanakan pada tanggal 20 September, 28 September, dan 5 Oktober 2021 secara daring. FORCLIME memfasilitasi 20 peserta untuk mengikuti pelatihan, yang merupakan representasi dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Papua, Balai BKSDA Papua Barat, Balai Taman Nasional Wasur, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tambrauw, KPHP Sorong Selatan, Universitas Papua, Universitas Cenderawasih, Universitas Ottow Geissler Papua, PERDU Manokwari, dan FORCLIME. Dalam pelatihan tersebut, peserta diajarkan hal-hal fundamental yang perlu diperhatikan sebelum memulai kegiatan pembangunan yang secara langsung berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam dan masyarakat adat, seperti:
1. Definisi, prinsip, dan tahapan FPIC;
2. Menjalankan tahapan FPIC;
3. Mitigasi konflik kepentingan para pihak; dan
4. Strategi dan taktik mendapatkan persetujuan masyarakat.
Selama pelatihan, setiap peserta memberikan studi kasus dengan mengangkat topik nyata berdasarkan bidang kerja di lapangan. Pada akhir pelatihan, dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta akan proses FPIC. Berdasarkan evaluasi tersebut, 62,5% peserta sangat setuju bahwa mereka memiliki peningkatan pengetahuan; 37,5% peserta setuju; dan tidak ada peserta yang tidak memiliki peningkatan pengetahuan.
Reynold Kesaulija, S.Hut, M.Si., salah satu peserta yang merupakan Kepala KPHP Sorong Selatan, mengatakan, “Hal paling penting yang saya pelajari dalam FPIC ini adalah terkait proses persetujuan oleh masyarakat adat sebelum dilaksanakan pembangunan dalam pengelolaan sumber daya alam”.
Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Melanesia Brigite Boseren, Advisor Junior bidang penghidupan (livelihood) pedesaaan, pengelolaan dan konservasi hutan
Ruben Yogi, Advisor Junior bidang GIS dan pemetaan hutan
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat
Dengan tujuan untuk bersinergi dalam mengimplementasikan kegiatan terkait konservasi sumber daya alam di Provinsi Papua Barat, FORCLIME bersama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Manokwari mengadakan pertemuan koordinasi pada 7 Oktober 2021. Pertemuan daring ini dibuka oleh Yuna Brata Purba, Kepala Sub Bagian Pelaporan, Data dan Kehumasan BBKSDA Papua Barat dan membahas peluang-peluang kegiatan yang akan dilakukan bersama.
Dalam pertemuan tersebut, Tim FORCLIME Papua Barat menyampaikan kegiatan-kegiatan yang dapat didukung FORCLIME, termasuk:
1. Pelatihan teknis bagi staf BBKSDA terkait dengan inventarisasi keanekaragaman hayati dan pelati-han data spasial.
2. Pelatihan bagi pendamping/penyuluh di desa dampingan.
3. Membantu menyusun Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) kawasan di wilayah BBKSDA.
4. Mendukung pelaksanaan inventarisasi potensi wilayah BBKSDA
BBKSDA Papua Barat menyambut baik rencana dukungan yang akan diberikan. Saat ini ada 19 desa dampingan di wilayah kerja BBKSDA dengan jumlah pendamping 9 orang. Pada tahun 2024, BBKSDA menargetkan penambahan jumlah desa binaan menjadi 50 desa. Dengan demikian, dukungan berbagai mitra pembangunan sangat diperlukan.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
Melanesia Brigite Boseren, Advisor Junior bidang penghidupan (livelihood) pedesaaan, pengelolaan dan konservasi hutan
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Didukung oleh: | |