Dalam rangka membantu penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengurus Masyarakat Hukum Adat (MHA) Topo Moma Toro, MHA Topo Uma Moa dan MHA Ngata Katuvua To Lindu yang berada di sekitar Taman Nasional Lore Lindu, FORCLIME bersama mitra di Sulawesi Tengah, termasuk Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Sulawesi Tengah, serta Karsa Institute, suatu lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat termasuk penguatan ekonomi kerakyatan, mengadakan kunjungan belajar (study visit) ke Hutan Adat Alas Kedaton dan Kelompok Tani Hutan (KTH) Bukit Pohen di Tabanan serta Desa Adat Penglipuran dan KTH Glagah Linggah di Bangli, Provinsi Bali. Kunjungan studi tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 – 17 Maret 2024, yang diikuti oleh belas orang yang mewakili MHA Topo Moma Toro, MHA Topo Uma Moa, MHA Suaka Katuvua To Lindu, Karsa Institute, BRWA Sulawesi Tengah, Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu serta GIZ. Delegasi ini diterima dengan baik oleh Kepala Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, Penggunaan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, bapak Hesti Sagiri, S.Hut.

Mengapa Bali? Dari hasil diskusi dengan para pihak, diketahui bahwa pengelolaan hutan adat di Bali memiliki kesamaan pandangan dengan MHA di Sulawesi Tengah. Adanya kesesuaian budaya masyarakat yang memadukan antara pemerintah dan masyarakat adatnya, baik dalam hal memadukan antara aturan pemerintah dan aturan adat maupun pembagian peran antara kepala desa dinas dan ketua lembaga adat di desa. Bali dikenal sebagai daerah yang memiliki budaya dan tradisi yang dipegang kuat dan diterapkan dalam kesehariannya. Pengelolaan hutan adat di Bali berdasarkan kearifan lokal yang memainkan peran penting dalam perlindungan dan melestarikan kenekaragaman hayati. Hal-hal tersebut yang menjadikan pertimbangan lokasi diadakannya study visit ini.

Setelah kunjungan studi, beberapa kegiatan akan dilakukan dengan mengintegrasikan hasil pembelajaran dari kunjungan yang telah dilakukan, antara lain:
1. Penyusunan draft Rencana Kelola Perhutanan Sosial Hutan Adat MHA Topo Moma Toro dan MHA Topo Uma Moa, yang akan didampingi oleh Karsa Institute.
2. Penyesuaian Rencana Kelola Perhutanan Sosial Hutan Adat MHA Ngata Katuvua To Lindu, yang akan didampingi oleh BRWA Sulawesi Tengah.
3. Penyelenggaraan Lokakarya Rencana Kelola Hutan Adat MHA Topo Moma Toro, MHA Topo Uma Moa dan MHA Ngata Katuvua To Lindu, yang direncanakan akan diadakan pada bulan Juli 2024.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Arif Hidayat, Advisor Junior bidang Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Focal Point Keanekaragaman Hayati KFW Forest Program 3 dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

Dibuat: 18 Maret 2024

Dalam rangka mengetahui potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) di wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) di Provinsi Papua, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Papua bekerja sama dengan Universitas Papua, didukung FORCLIME, melakukan inventarisasi HHBK. Studi ini dilakukan selama enam bulan, Juli-Desember 2023. Wilayah studi meliputi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kota Jayapura, KPHP Sarmi, KPHP Keerom, KPHP Lintas Sarmi Mamberamo Raya, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Biak Numfor, KPHP Yapen, KPHP Waropen, Cabang Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup (CDKLH) Kabupaten Jayapura, CDKLH Sarmi, CDKLH Keerom, CDKLH Mamberamo Raya. Selain untuk mengetahui potensi HHBK, studi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi hijau dengan hilirisasi HHBK.

Hasil studi tersebut kemudian dibahas pada tanggal 13 Maret 2024 di Jayapura, Papua. Pembahasan dipimpin oleh Sekretaris Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, dan peserta yang hadir selain perwakilan dari DKLH Papua dan Universitas Papua, juga hadir perwakilan dari masing-masing kesatuan pengelolaan hutan yang wilayahnya dijadikan lokasi studi, serta mitra pembangunan Provinsi Papua, termasuk FORCLIME, Samdhana dan Econusa.

Dari studi ini dihasilkan data awal potensi serta gambaran HHBK yang sudah dan belum dikelola. Data tersebut akan disusun menjadi sebuah buku mengenai potensi hasil hutan bukan kayu di Provinsi Papua, yang akan berguna untuk perencanaan dan pengelolaan HHBK dalam menyusun strategi dan kebijakan pengembangan HHBK di Provinsi Papua.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Anna Manyakori, Advisor pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Tanah Papua

Dibuat: 15 Maret 2024

Dalam rangka melaporkan pelaksanaan kegiatan FORCLIME pada tahun 2023 dan menyajikan rencana kerja FORCLIME untuk tahun 2024, Biro Perencanaan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), selaku Project Executing Agency (PEA) FORCLIME mengadakan pertemuan komite teknis proyek (Project Technical Committee-PTC) pada tanggal 21 Februari 2024 secara hybrid. Pertemuan yang dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan KLHK, Dr. Apik Karyana, dihadiri oleh anggota PTC atau yang mewakili eselon II Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta mitra-mitra kerja di wilayah kerja FORCLIME di Provinsi Sulawesi Tengah (Taman Nasional Lore Lindu; Dinas Kehutanan), di Provinsi Papua (Dinas Kehutanan dan Lingkungan; Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam di Papua), di Provinsi Papua Barat Daya (Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan; Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam di Papua Barat Daya).

Dalam sambutannya, Dr. Apik mengawali dengan refleksi mengenai perjalanan kerja sama Indonesia-Jerman yang telah berlangsung lama. "Kita sama-sama menyaksikan, bagaimana kerja sama keduanya, yang telah terjalin erat, telah membuahkan hasil yang signifikan melalui Social Forestry Development Programme di Sanggau, Kalimantan Barat. Inisiatif ini telah menjadi tonggak sejarah dari praktik Perhutanan Sosial yang kita kenal dan kembangkan saat ini, sebuah sinergi kemajuan dan kelestarian yang menjadi warisan kita bersama”.

Dalam pertemuan tersebut para mitra kerja, baik di tingkat nasional maupun daerah, menyampaikan terima kasihnya atas dukungan FORCLIME. Salah satunya adalah Kepala Pusat Diklat Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Kusdamayanti, mengatakan bahwa kerja sama dengan GIZ hingga tahun 2023 telah sangat membantu Pusat Diklat terutama terkait dengan pengembangan eLearning, baik hardware, software dan brainware, yang dilakukan melalui lokakarya, pelatihan dan kegiatan di lapangan.

Terkait dengan rencana kerja tahun 2024, dimana merupakan tahun terakhir FORCLIME 4.0, semua mitra berharap waktu yang tersisa hingga Desember 2024 ini tetap memaksimalkan dukungan terhadap program kerja mitra-mitra di tingkat nasional dan daerah. Selain itu, para mitra juga berharap program lanjutan, yaitu FORCLIME Reloaded, akan tetap mendukung rencana strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta dinas-dinas terkait di masing-masing provinsi wilayah kerja FORCLIME.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Pipin Permadi, Advisor Senior bidang perencanaan strategis dan Liaison officer

Dibuat: 22 Februari 2024