FORCLIME
Forests and Climate Change ProgrammeTechnical Cooperation (TC Module)
Select your language
Dalam rangka pengelolaan pengetahuan tentang keragaman hayati yang ada di kawasan Taman Nasional Wasur (TN Wasur), Balai Taman Nasional Wasur, didukung FORCLIME, menyusun buku panduan lapangan mengenai reptil yang ada di kawasan taman nasional dan sekitarnya. Buku tersebut diinisiasi oleh staf TN Wasur, pak Zaenal Arifin, A.Md, polisi kehutanan penyelia, yang kemudian ditinjau ulang (review) oleh seorang ahli herpetofauna, Burhan Tjaturhadi, S.Si., M.Sc.
Untuk menyempurnakan buku tersebut, Balai TN Wasur mengadakan pertemuan pada tanggal 10 Januari 2023 di Ruang Rapat Balai TN Wasur di Merauke, Provinsi Papua Selatan. Dalam pertemuan tersebut, pak Burhan menyampaikan hasil kaji ulangnya terkait jenis-jenis reptil (ular, kura-kura, kadal) dari data yang telah dihimpun oleh TN Wasur, termasuk sebaran jenis dan juga membandingkan dengan sebaran species dan statusnya.
“Buku panduan reptile ini akan sangat bermanfaat karena selama ini data yang dihimpun oleh TN Wasur sudah cukup banyak, dengan pendokumentasian dalam bentuk buku akan menjadi sumber informasi, bukan hanya bagi TN Wasur tetapi juga untuk wilayah Merauke dan sekitarnya”, kata Kepala Balai TN Wasur, Yarman S.Hut, M.P., dalam sambutannya saat membuka pertemuan.
Dalam pertemuan tersebut, pak Burhan juga memberikan bimbingan teknis kepada staf TN Wasur mengenai pengenalan jenis reptil, termasuk bagaimana cara mengetahui jenis ular berbisa dan tidak berbisa, data apa saja yang harus diambil untuk mengidentifikasi jenis reptil. Selain itu, juga disampaikan pengetahuan mengenai jenis reptil dan penyebarannya. Pada kesempatan tersebut, staf TN Wasur juga menyampaikan beberapa hasil temuan jenis katak untuk diidentifikasi.
Setelah pertemuan ini, buku Panduan Lapangan Reptil di Kawasan Taman Nasional Wasur dan sekitarnya akan difinalisasi agar segera tersedia bagi para pihak yang memerlukan.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Theodora F. Resubun, Advisor pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat
Sebagai upaya menjaga kelestarian tumbuhan dan satwa liar, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Papua, didukung FORCLIME, mengadakan lolakarya mengenai Pembinaan Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar pada tanggal 6 Januari 2023 di Jayapura, Provinsi Papua. Lokakarya yang dibuka oleh Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua, A.G. Martana, S.Hut., M.P., dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring).
Lokakarya tersebut dihadiri pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yaitu Direktur Konservasi Keanakeragaman Hayati dan Sumber Daya Genetik, drh. Indra Eksploitasia, M.Si., dan perwakilan dari Direktorat Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan, Usaha dan Kegiatan, serta kepala unit pelaksana teknis KLHK di Provinsi Papua (Pusat Pengedalian Pembangunan Ekoregion, Balai Pengelola DAS Mamberamo, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, Balai Pengelolaan Hutan Lestari), dan kepala taman nasional di Papua (Wasur, Lorentz, Teluk Cenderawasih). Selain itu, juga hadir Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Jayapura, serta pihak swasta yang bergerak dalam pemanfaatan sumber daya alam di Provinsi Papua.
“Ada tiga pilar yang menjadi dasar pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yaitu: Perlindungan sistem penyangga kehidupan; Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa liar beserta ekosistemnya; Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya,” kata Kepala BBKSDA dalam sambutannya. “Pelaksanaan ketiga pilar tersebut apabila dijalankan dengan konsisten dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan mutu kehidupan manusia“, tambahnya.
Dalam lokakarya tersebut, peserta mendapatkan informasi dan pengetahuan dari beberapa narasumber, sebagai berikut:
Sebagai rangkaian dari lokakarya tersebut, pada hari berikutnya, 7 Januari 2023, BBKSDA Papua bersama mitra terkait melakukan pelepasliaran 19 satwa liar di hutan dekat Kampung Dosai. Satwa yang dilepasliarkan termasuk dua ekor ular sanca bibir putih (Leiopython albertisii), tiga ekor ular sanca hijau (Morelia viridis), satu ekor ular boa tanah papua (Candoia aspera), dua ekor biawak papua (Varanus salvadorii), delapan ekor kasturi kepala hitam (Lorius lory), dan tiga ekor kakatua koki (Cacatua galerita). Satwa-satwa tersebut merupakan translokasi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, selain itu, juga penyerahan dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura, Polairud Polda Papua, dan masyarakat.
Tindak lanjut dari lokakarya ini adalah pendampingan kepada kelompok tani hutan di kampung dukungan, terutama terkait dengan pemanfaatan anggrek untuk mendapatkan perizinan melalui Online Single Submission (OSS).
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Theodora F. Resubun, Advisor pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat
Mengawali kegiatan di tahun baru 2023, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat mengadakan pertemuan koordinasi dengan Universitas Papua dan FORCLIME pada tanggal 5 Januari 2023 di Manokwari, Papua Barat. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyusun rencana kerja tahun 2023 termasuk kegiatan pembinaan (coaching clinic) bagi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang ada di provinsi tersebut untuk menyesuaikan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) sesuai Permen KLHK No.8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi serta dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 113/MENLHK/SETJENT/PLA.2/2/2022 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Papua Barat. Dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut, wilayah pengelolaan KPH tidak lagi berdasarkan wilayah aliran sungai (DAS), namun berdasarkan admistrasi. Hal tersebut juga mengubah luasan dan jumlah KPH yang ada di Provinsi Papua Barat, yang saat ini berjumlah 14 unit.
Pembinaan teknis atau coaching clinic penyusunan RPHJP KPH Provinsi Papua Barat akan dilaksanakan di Kota Sorong pada tanggal 19 – 21 Januari 2023. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan kolaborasi dari Dinas Kehutanan Papua Barat, Fakultas Kehutanan Universitas Papua dan GIZ FORCLIME. Sehingga masing-masing pihak berkontribusi terhadap penyelenggaraan pembinaan teknis ini.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Kehutanan, Bapak Ir.Runaweri F., MM., juga memasukkan kegiatan terkait dengan peningkatan kapasitas ke dalam rencana kerja tahun 2023, termasuk Pelatihan Pengenalan Jenis Pohon atau Dendrologi. Pelatihan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan pengenalan jenis-jenis pohon hutan bagi staf Dinas Kehutanan dan KPH. Selain itu, kegiatan lain yang dimasukkan dalam rencana kerja adalah kegiatan inventarisasi potensi biogeofisik dan sosial, ekonomi dan budaya di wilayah KPH Tambrauw.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua
Didukung oleh: | |