Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw mengumumkan dokumen Master Plan Kabupaten Konservasi dan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Tambrauw dalam lokakarya yang diadakan pada tanggal 6 Juni 2023 di Aula Kantor Bappeda Tambrauw, Papua Barat Daya. Acara yang dibuka oleh Assisten II Sekretaris Daerah (Setda) Bidang Pembangunan Ekonomi Kabupaten Tambrauw, Bapak Abdul Malik Kastella, SH., dihadiri oleh dinas-dinas dan kepala distrik lingkup Kabupaten Tambrauw. Selain itu, juga dihadiri oleh mitra pembangunan Kabupaten Tambrauw, antara lain Universitas Papua, FORCLIME, Samdhana Institute, Yayasan Konservasi Indonesia, Flora Fauna International, Econusa, Akawoun, Pioner, Urdi.

Dalam lokakarya tersebut diumumkan Surat Keputusan Bupati Tambrauw tentang Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Tambrauw. Selain itu, pada acara yang sama, diluncurkan (launching) Sekretariat Mitra Pembangunan Tambrauw yang berlokasi di perkantoran Bappeda Kabupaten Tambrauw. Adanya sekretariat ini diharapkan dapat memudahkan koordinasi dan komunikasi antara mitra pembangunan dan dinas terkait.

Pada kesempatan tersebut para mitra pembangunan mempresentasikan kegiatan dan rencana aksi tahun 2023. FORCLIME menampilkan kegiatan-kegiatan yang telah, sedang dan akan dilakukan, antara lain:

1. Mendukung Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tambrauw. Yang kegiatannya terbagi menjadi tiga bagian utama yakni:

• Inventarisasi potensi biogeofisik dan sosial ekonomi di wilayah KPH Tambrauw. Kegiatan survei telah dilaksanakan pada bulan Januari – Februari 2023, dan saat ini sedang proses penyusunan laporan final.
• Analisis spasial tata hutan termasuk didalamnya penataan blok dan petak, yang akan dilaksanakan tahun 2023.
• Penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), yang akan dilaksanakan tahun 2023.

2. Mendukung penyusunan RPHJP di Cagar Alam Pantai Sausapor (sedang berjalan).
3. Mendukung kelompok tani hutan di Kampung Bikar, Distrik Bikar dan di Kampung Emaus, Distrik Sausapor untuk peningkatan kapasitas dalam kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha terkait dengan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan di masing-masing kampung dukungan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat