Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Perpres No. 28/2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPPWPH), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) menyelenggarakan pertemuan dalam rangka penyusunan Rencana Makro Perhutanan Sosial (RMPS) pada tanggal 1 hingga 2 Agustus 2023 di Bogor, Jawa Barat. Pertemuan dalam bentuk focus group discussion (FGD) tersebut dihadiri Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) serta 35 peserta yang mewakili Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Pengelolaan Lingkungan (PKTL); akademisi dari IPB University dan Universitas Gajah Mada; Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM); Inhutani V; Perhutani; Biro Perencanaan Kementerian LHK, dan FORCLIME. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dari para peserta dan tenaga ahli yang akan menjadi komponen utama dalam memfasilitasi pelaksanaan program Perhutanan Sosial di seluruh Indonesia.

Pertemuan tersebut dibuka oleh Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Ir. Roosi Tjandrakirana, M. SE., yang menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini belum tersedia rencana jangka panjang pengelolaan perhutanan sosial, sehingga penyusunan RMPS merupakan hal yang sangat penting.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal PSKL menyampaikan bahwa Rencana Makro Perhutanan Sosial disusun sebagai pedoman dalam perencanaan penyelenggaraan perhutanan sosial selama 20 tahun ke depan, sejalan dengan Perpres No 28/2023 yang merupakan peta jalan (roadmap) percepatan distribusi akses perhutanan sosial dan perencanaan jangka menengah hingga tahun 2030. Data realisasi perhutanan sosial sampai saat ini sekitar 5,6 juta hektare dari target 12,7 juta hektare. Sehingga masih ada 7,1 juta hektare yang ditargetkan untuk tercapai hingga tahun 2030 melalui berbagai strategi dan regulasi termasuk Rencana Makro Perhutanan Sosial.

Setelah pertemuan ini, akan diadakan seri pertemuan lanjutan dengan tujuan untuk menyelesaikan rencana makro sebelum akhir tahun. Dalam hal ini, FORCLIME akan turut serta berkontribusi dalam proses penyelesaian Rencana Makro Perhutanan Sosial, termasuk menyediakan tenaga ahli dan keahlian (expertise).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Mohammad Rayan, Advisor teknis lintas bidang dan pengelolaan konflik
Wandojo Siswanto, Manajer bidang strategis, kebijakan kehutanan dan perubahan iklim