FORCLIME
Forests and Climate Change ProgrammeTechnical Cooperation (TC Module)
Select your language
Kesatuan Pengelolaan Hutan Tarakan (KPH Tarakan) sedang menyiapkan program ekowisata berbasis masyarakat di wilayah hutan lindungnya melalui konsep pembayaran untuk jasa lingkungan (PES). Objek ekowisata yang diproyeksikan adalah waduk air, Embung Binalatung, yang memasok air bersih untuk kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dalam rangka pengembangan ekowisata tersebut, KPH Tarakan, didukung FORCLIME, melakukan studi tentang detail engineering design (DED), yang hasilnya dipresentasikan oleh konsultan pada tanggal 29 Mei 2020 dengan menggunakan aplikasi MS Teams. Pertemuan virtual tersebut diikuti oleh 15 peserta yang mewakili Dinas Kehutanan Provinsi, KPH Tarakan dan FORCLIME.
Di dalam hasil kajian DED dipaparkan mengenai estimasi biaya dengan spesifikasi barang yang dirancang, serta prakiraan jadwal kerja. Berdasarkan kajian tersebut, KPH Tarakan akan menyiapkan proposal yang akan dikirim kepada pemerintah provinsi dan pihak-pihak terkait untuk mengembangkan PES, yang disebut: "Ekowisata Hijau Slipi Embung Binalatung".
Menindaklanjuti pertemuan tersebut, konsultan akan menyelesaikan laporan studi DED berdasarkan masukan yang dikumpulkan selama acara. Setelah itu, KPH Tarakan akan mengatur pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk mengembangkan kemitraan publik-swasta dalam pengembangan bisnis pariwisata.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Mohammad Sidiq, Koordinator Provinsi Kalimantan Utara
Novita Andes Nurdiana, Koordinator Kabupaten Malinau dan Advisor teknis bidang Perhutanan Sosial
Rencana pengelolaan hutan yang baik sangat penting bagi kesatuan pengelolaan hutan (KPH) dalam rangka mengelola hutannya. Karena itu, perlu dipersiapkan dengan baik. Dengan tujuan mempersiapkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang (RPHJP) bagi KPH Malinau, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan unit teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPKH IV Samarinda), didukung FORCLIME, melakukan sesi coaching bagi KPH Malinau pada tanggal 29 Mei 2020 dengan menggunakan aplikasi MS Teams. "Terlepas dari pandemi coronovirus, kami berharap RPHJP KPH Malinau dapat diselesaikan tahun ini," kata Syafarudin, Kepala KPH Malinau.
Selama sesi pelatihan, diskusi meliputi data sosial-ekonomi dan biogeofisika yang telah dikumpulkan pada dua survei yang dilaksanakan tahun 2019. Data ini akan dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui potensi sumber daya hutan KPH Malinau, yang nantinya akan disajikan dalam rancangan RPHJP. Namun, untuk menyelesaikan dokumen RPHJP tersebut tidak dapat dilakukan secara virtual, para pihak perlu bertemu di kantor BPKH IV di Samarinda, Kalimantan Timur.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Novita Andes Nurdiana, Koordinator Kabupaten Malinau dan Advisor teknis bidang Perhutanan Sosial
Mohammad Sidiq, Koordinator Provinsi Kalimantan Utara
Aspek tenurial dan legalitas lahan merupakan salah satu isu utama dalam mewujudkan pengelolaan kawasan cagar biosfer. Oleh karena itu, program kerja sama bilateral RI-Jerman, Forests and Climate Change Programme (FORCLIME) dan Sustainable Agricultural Supply Chains (SASCI), melakukan studi tentang status sertifikasi tanah di kawasan cagar biosfer, mengidentifikasi hambatan yang ada, serta solusi alternatif untuk perbaikan ke depan. Studi dilakukan di sekitar Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu (Kalimantan Barat) dan Cagar Biosfer Lore Lindu (Sulawesi Tengah) pada tahun 2019. Dalam rangka menyampaikan hasil studi dan berbagi pengetahuan, FORCLIME menyelenggarakan webinar pada tanggal 3 Juni 2020 menggunakan aplikasi MS Teams. Narasumber pada webinar tersebut adalah Rikardo Simarmata (pakar hukum sumber daya alam) yang melakukan penelitian di Kapuas Hulu, dan Dahniar Andriani (pakar hukum adat) yang melakukan kajian di Sulawesi Tengah. Sebanyak 80 peserta bergabung mengikuti webinar. Mereka mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; pemerintah daerah, LSM, akademisi dari Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Papua, serta program bilateral Indonesia-Jerman lain yang beraktivitas di Kalimantan Timur. Selain itu, kelompok tani dari Kalimantan Utara juga mengikuti webinar. Dari sesi diskusi, peserta memperoleh pengetahuan dan informasi tentang status saat ini dan tantangan terkait sertifikasi tanah.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Ismet Khaeruddin, Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah
Jumtani, Koordinator Provinsi Kalimantan Barat
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, Pengembangan sumber daya manusia
![]() |
Didukung oleh: |
![]() ![]() |