1 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
2 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)
3 / 3

FORCLIME

 Forests and Climate Change Programme
 Technical Cooperation (TC Module)

Kalimantan Barat siapkan Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

 

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kalimantan Barat mengadakan diskusi mengenai Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Perda RPPLH) pada tanggal 12 November di Pontianak. Diskusi ini merupakan lanjutan dari bebebapa diskusi yang dilakukan sebelumnya pada bulan Agustus dan Oktober. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapat masukan atas draft Perda RPPLH tersebut. 60 peserta, termasuk perwakilan pemerintah, akademisi dan penggiat lingkungan di Kalimantan Barat serta Tim Penyusun Draft Perda hadir dalam acara diskusi. Acara ini diselenggarakan atas kerja sama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kalimantan Barat dan FORCLIME.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, mengatakan Perda RPPLH memiliki fungsi penting untuk menyelaraskan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan agar tidak saling tumpang tindih, tidak saling mengklaim sebagai lembaga yang berwenang dan tidak saling lempar tanggung jawab jika terjadi masalah lingkungan.

Hasil diskusi ini selanjutnya akan dibahas bersama legislatif untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Jumtani, Koordinator Provinsi Kalimantan Barat
Wandojo Siswanto, Manager untuk Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

Dinas Kehutanan Kalimantan Barat ajak mitra besut naskah Perda Pengelolaan Hutan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat mengadakan diskusi bersama mitra-mitranya membahas rancangan Perda tentang Pengelolaan Hutan di Kalimantan Barat. Rancangan Perda tersebut disusun atas inisiatif pihak legislatif berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yang mengatur kewenangan pengelolaan hutan berpindah ke pemerintah provinsi. Diskusi yang diadakan di Pontianak tanggal 19 November ini bertujuan untuk membesut rancangan Perda Pengelolaan Hutan berdasarkan pengalaman empiris pengelolaan hutan. Pertemuan ini didukung oleh IDH Kalimantan Barat dan GIZ, dan dihadiri oleh lembaga mitra pembangunan pengelolaan sumberdaya alam dan kehutanan di Kalimantan Barat serta unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di provinsi tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Jumtani, Koordinator Provinsi Kalimantan Barat
Wandojo Siswanto, Manajer untuk Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan susun standar kompetensi tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari

 

Konvensi Ganis

Pusat Perencanaan dan Pengembangan (Pusrenbang) SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerja sama dengan GIZ menyelenggarakan Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ganis PHPL) pada tanggal 24 - 26 Oktober di Bogor. Acara ini merupakan tahapan akhir proses penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang bertujuan untuk menjamin Rancangan SKKNI yang disusun memiliki pengakuan dan keberterimaan secara nasional. 60 orang hadir dalam Konvensi Nasional tersebut mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pakar, lembaga sertifikasi profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan serta industri/praktisi lapangan.

Kepala Pusrenbang SDM dalam sambutannya menekankan bahwa SKKNI Ganis PHPL ini penting untuk segera diterapkan mengingat industri di bidang Kehutanan harus ditangani secara profesional oleh tenaga yang kompeten di lapangan sehingga pengelolaan hutan secara lestari dapat tercapai.

Hasil konvensi akan disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan. Sedangkan pengemasan kompetensi akan dirumuskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Suryani Garjitowati, Pusrenbang SDM – KLHK 
Azhuardi Rheza Fauzi, Pusrenbang SDM – KLHK  
Edy Marbyanto, Manajer Strategis bidang Pengembangan Kapasitas SDM