Saat ini, FORCLIME sedang menyusun dokumen pembelajaran dari pelaksanaan pendampingan pembangunan Hutan Pendidikan Nyei Toro di Pasir 6, Kampung Tanjung Ria, Kecamatan Jayapura Utara, Provinsi Papua. Melalui pemetaan partisipatif, luas wilayah yang diserahkan oleh masyarakat pemilik hak ulayat, Necheibe Ormu, dan disepakati untuk hutan pendidikan adalah seluas 144,92 Ha. Pendampingan diawali dengan pelaksanaan sosialisasi melalui konsultasi publik atau Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior, Informed and Consent-FPIC). Tujuan penerapan FPIC ini adalah untuk memastikan bahwa niat baik masyarakat adat Necheibe yang menyerahkan sebagian wilayah adatnya adalah keputusan kolektif masyarakat dan bersifat sukarela tanpa paksaan serta disadari konsekuensi dan risikonya.

Untuk mendapatkan masukan atas dokumen pembelajaran (lessons learned document) yang sedang dibuat, FORCLIME menjaring informasi lewat penyebaran kuesioner. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan secara daring pada tanggal 28 November 2024 dengan para pihak yang terlibat dalam proses FPIC. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran kuesioner dan diskusi secara daring diantaranya Masyarakat Adat Necheibe, Universitas Ottow Geissler Papua, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua, Pemerintah Kabupaten Papua, Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA), dan KPHP Kota Jayapura. Pertemuan yang dilaksanakan secara daring ini bertujuan untuk menjaring masukan dan testimoni dari para pihak untuk mengungkapkan narasi-narasi penting sebagai testimoni sehingga isi dokumen menjadi lengkap dan mampu menangkap penceritaan dari berbagai sisi.

“Saya merasa bahwa proses FPIC yang dijalankan bersama FORCLIME telah berlangsung secara adil dan transparan. Semua prinsip FPIC berhasil diterapkan. Selain itu, proses ini juga terdokumentasi dengan baik sebagai bukti keterbukaan dan akuntabilitas”, kata Ketua Prodi Kehutanan Universitas Ottow Geissler Papua, Bapak Frank Leonardo Apituley, S.Hut., M.Si.

Setelah pertemuan ini, dokumen pembelajaran pelaksanaan pendampingan pembangunan Hutan Pendidikan Nyei Toro akan difinalkan. Harapannya dapat tersedia bagi para pihak pada semester awal tahun 2025.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Naufal Abdillah, Junior Advisor bidang Pengembangan Kapasitas SDM
Danan P. Hadi, Advisor bidang Remote Sensing/GIS dan eLearning
Edy Marbyanto, Manajer bidang Strategis Pengembangan Kapasitas SDM

Dibuat: 28 November 2024

 Sejak tahun 2021, FORCLIME telah mendukung dan mendampingi kegiatan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tiga provinsi wilayah kerjanya, yaitu Papua Barat Daya, Papua dan Sulawesi Tengah. FORCLIME melihat bahwa proses pendampingan kegiatan tersebut penting dan perlu didokumentasikan agar bisa menjadi bahan pembelajaran bagi para pemangku kepentingan lainnya. Tentunya masukan dan pendapat dari para pihak yang terlibat dalam penyusunan RPHJP KPH diperlukan agar buku dokumentasi pembelajaran (lessons learned document) yang sedang disusun bisa komprehensif dan objektif. 

Oleh karena itu, FORCLIME menjaring masukan dan pendapat dari para pihak melalui penyebaran kuesioner yang selanjutnya dilakukan verifikasi melalui pertemuan yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 26 November 2024. Tujuan pertemuan ini adalah menggali informasi dari mitra kerja FORCLIME terkait dengan:

- Pengalaman dalam penyusunan RPHJP KPH, seperti faktor pendukung, tantangan dan rekomendasi untuk penyusunan perencanaan pengelolaan hutan di masa depan.
- Pendapat terkait dengan peran FORCLIME dalam mendukung penyusunan RPHJP KPH.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh peserta dari berbagai instansi pemerintahan dari tiga provinsi, yaitu: Papua Barat Daya, Papua dan Sulawesi Tengah, yang meliputi Dinas Kehutanan, KPH, unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai-BPDAS, Balai Pengelolaan Hutan Lestari-BPHL) yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung.

“Pendampingan FORCLIME dalam penyusunan RPHJP KPH diinisiasi dengan pembangunan database biogeofisik dan sosekbud. Dan dilanjut dengan pembangunan database spasial, yang kemudian dapat digunakan KPH untuk berbagai analisis, seperti tata hutan, FoLu Net Sink dan sebagainya”, kata Kepala Seksi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sorong Selatan, bapak Reynold Kesaulija, S.Hut. M.Si.

Setelah pertemuan ini, FORCLIME akan menyempurnakan dokumen pembelajaran proses pendampingan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPH. Dan diharapkan akan tersedia pada awal semester tahun 2025.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Danan P. Hadi, Advisor bidang Remote Sensing/GIS dan eLearning
Edy Marbyanto, Manajer bidang Strategis Pengembangan Kapasitas SDM

Dibuat: 26 November 2024

Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), difasilitasi dan didukung FORCLIME, melaksanakan konsolidasi dan evaluasi terhadap data statistik sektoral dalam Satu Data Indonesia (SDI). Kegiatan ini dilaksanakan pada 12 November 2024 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. Pertemuan yang dipimpin oleh Kepala Pusdatin, bapak Ardi Risman, S.Hut., M.T., M.PSc., menghadirkan narasumber dari Sekretariat SDI, Bappenas, ibu Nuzulul Azizah Ramdan Wulandari, serta dari Badan Pusat Statistik (BPS), ibu Triana Rachmaningsih, dan dihadiri oleh berbagai unit KLHK yang bertanggung jawab atas pengelolaan data dan statistik. Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antar lembaga, selain itu, untuk melakukan konsolidasi dan evaluasi pelaksanaan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia dan pengelolaan Statistik Sektoral Lingkup KLHK. Sehinga penyusunan kebijakan kehutanan dan lingkungan hidup berbasis data.

 Untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir dan berkelanjutan, KLHK membentuk Forum Satu Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada akhir tahun 2022. Forum ini melakukan pembinaan dan pelatihan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kepada perwakilan seluruh unit Eselon I KLHK untuk mendukung pelaksanaan SDI.

Setelah pertemuan konsolidasi dan evaluasi tersebut, Pusdatin akan bekerja sama dengan BPS dan SDI untuk memastikan koordinator dan produsen data KLHK memenuhi standar SDI.

Selanjutnya KLHK akan menyusun roadmap implementasi Satu Data dengan target dan indikator keberhasilan yang jelas. Selain itu, KLHK akan menyusun pedoman teknis bagi Koordinator dan Produsen Data untuk memastikan kepatuhan metadata dan pemutahiran klasifikasi sesuai dengan standar yang disepakati. Kemudian akan dilakukan penyebaran informasi mengenai kebijakan, standar dan prosedur Satu Data secara berkelanjutan kepada unit terkait di KLHK untuk memperkuat praktik pengelolaan data.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Fadhilatunnisa Nurhadiza, Advisor junior bidang pengelolaan hutan lestari
Mohammad Rayan, Advisor teknis lintas bidang dan pengelolaan konflik
Wandojo Siswanto, Manajer bidang strategis, kebijakan kehutanan dan perubahan iklim

Dibuat: 15 November 2024